Tata Ruang Pariwisata Indonesia

Tata Ruang Pariwisata Indonesia

Tata Ruang Pariwisata Indonesia

Tata Ruang Pariwisata Indonesia
Tata Ruang Pariwisata Indonesia

Pariwisata dapat dikatakan sebagai istilah baru.

Presiden Soekarno pertama kali melontarkannya pada tahun 1957, menggantikan kata turisme yang dipakai pada masa itu. Bukan tanpa alasan jika Presiden Soekarno mengganti istilah itu. Di balik itu, tersirat pandangan tajam, suatu saat kelak pariwisata akan menjadi wahana persahabatan antarbangsa dan menjadi sector ekonomi penting bagi Indonesia.

Presiden juga memilih lokasi terbaik di berbagai daerah sebagai tempat peristirahatan yang kemudian mempunyai kaitan dengan pariwisata. Sebut saja Istana Bogor dan Istana Tampak Siring, sejak dibangun pada masa kolonial telah memilih lokasi strategis. Bung Karno pula yang diduga memilih lokasi Hotel Indonesia di Jakarta, Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu, Hotel Ambarukmo di Yogyakarta dan hotel Sanur Beach di Bali.

Keinginannya untuk memiliki hotel internasional merupakan manifestasi dari visi menjadikan pariwisata sebagai salah satu bidang yang perlu diperhatukan. Pariwisata menjadi wahana untuk menampilkan Indonesia di kancah internasional. Konperensi Asia Afrika yang diprakarsai Bung Karno guna menggalang solidaritas Asia Afrika, sekarang masuk dalam definisi pariwisata. Catatan sejarah itu juga menjadi bagian dari pariwisata Bandung sampai kini. Dapat dikatakan, pariwisata mendapat dukungan politik kuat, kemudian masuk dalam agenda pembangunan nasional secara eksplisit.

 

Bagaimana penjabaran lebih lanjut agenda pembangunan pariwisata Indonesia tersebut?

Dalam suratnya, Prof. Kus Hadinoto menyatakan, antara tahun 1963-1968 ia ditugasi menghidupkan organisasi pariwisata di Departemen Perhubungan. Pada tahun 1969, dibentuk Direktorat Jenderal Pariwisata. Ia termasuk salah seorang yang belajar ke Swiss untuk mendalami bidang itu.

Awalnya, semasa Pelita I, pembangunan pariwisata identik dengan pembangunan hotel di berbagai lokasi strategis, mengikuti pola masa penjajahan, seperti juga terjadi di berbagai negara. Di samping itu, rehabilitasi obyek wisata dan peninggalan nenek moyang seperti candi di Jawa. Dalam Pelita I pula disusun Rencana Induk Pariwisata untuk Bali, termasuk studi kelayakan Nusa Dua. Dalam Pelita II, disusun beberapa Rencana Induk Pariwisata, antara lain Rencana Pengembangan Pariwisata Jawa dan Madura (1974-1975), Rencana Pengembangan Sulawesi (1976-1977) serta Konsep Pengembangan Minahasa (1979). Dalam skala lokal tercatat Rencana Pariwisata Kepulauan Seribu. Pemerintah juga menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional untuk menanggapi perkembangan pariwisata, sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat timbul.

 

Permasalahannya kemudian mencari konsultan lokal

yang mampu menyusun Rencana Induk tersebut. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahap I (RIPPN I) ditangani konsorsium beberapa konsultan perencanaan yang diwadahi dalam PT. Indulexco melalui kontrak kerja tertanggal 29 September 1978. Prof. Kus Hadinoto bertindak selaku project director. Di dalam Tim yang beranggotakan individu dari berbagai disiplin, ada seorang perencana lulusan Jurusan Planologi, yakni A.A. Gafar. Saat itu, juga diperbantukan tenaga ahli asing Edward Inskeep, pakar yang menulis buku Tourism Planning.

 

Saat itu telah diusulkan pembukaan beberapa pintu gerbang udara internasional.

Pada tahun 1980 diusulkan Medan dan Denpasar, selain Jakarta. Kemudian pada tahun 1985, diusulkan Ujungpandang (Makasar), Surabaya, Manado. Selanjutnya, pada tahun 1990, diusulkan Padang dan Jogyakarta. Ada pun untuk tahun 1995 diusulkan Ambon, Pontianak, Biak dan Balikpapan. Terakhir, pada tahun 2000, diusulkan Labuan Bajo dan Bacau. Kini, semua pelabuhan udara itu telah bertaraf internasional, kecuali Labuan Bajo dan Bacau (Timor Timur). Hanya saja, penerbangan internasional ke/melalui Biak sudah terhenti. Pada saat itu pula dikenalkan istilah DTW (Daerah Tujuan Wisata) untuk skala provinsi dan WPW (Wilayah Tujuan Wisata) yang tidak didasarkan pada wilayah administratif dan dapat mencakupbeberapa DTW. Saat ini, penggunaan istilah DTW mengalami perubahan, karena berbagai tempat di kabupaten atau lebih local lagi pun disebut DTW, sehingga cenderung identik dengan destinasi.

Dalam Pelita II dan III, pariwisata tidak banyak mendapat perhatian karena negara sibuk dengan swasembada pangan dan substitusi impor. Selain itu, negara juga masih mengandalkan ekspor migas. Namun, pada Pelita IV ketika harga minyak turun, perhatian pada ekspor non-migas membesar, pariwisata pun mulai menjadi andalan. Dalam periode ini pula kunjungan wisman memecah batas 1 juta pengunjung. Investasi pariwisata pun digencarkan.

Selama periode Pelita IV dan V, sampai awal dekade 1990-an, investasi pariwisata meningkat pesat. Namun, disayangkan, pertumbuhan terutama hanya di bidang perhotelan, tidak diikuti perkembangan unsur lain secara proposional. Selain terfokus pada hotel dan kawasan, pertumbuhan juga tidak tersebar secara terrencana. Konsentrasi pertumbuhan terjadi di destinasi yang sudah berkembang seperti Bali, Jakarta dan Jawa. Akibatnya, pertumbuhanberjalan timpang, dan akhirnya timbul permasalahan terlampauinya daya dukung, sediaan tak terserap permintaan (oversupply) serta kesenjangan antardaerah kian melebar.

Sumber : https://www.kuliahbahasainggris.com/