Sambut 2019, PPP Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Guru Honorer

Sambut 2019, PPP Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Guru Honorer

Sambut 2019, PPP Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Guru Honorer

Sambut 2019, PPP Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Guru Honorer
Sambut 2019, PPP Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Guru Honorer

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati meminta pemerintah untuk menuntaskan persoalan guru honorer

pada 2019. Menurutnya, sejauh ini pemerintah telah berbuat optimal, namun masih ada kekurangan dalam penyelesaian dalam masalah tenaga kependidikan. Terutama yang belum berstatus PNS.

Reni Marlinawati menyebut, bentuk upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah guru honorer, yakni telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP tersebut diharapkan menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus PNS.

“Harapannya, tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer,” kata Reni dalam keterangan persnya, Minggu (30/12). Pernyataan Reni itu sebagai bentuk refleksi akhir tahun bidang pendidikan di tanah air sepanjang 2018.

Berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

, saat ini terdapat 1,5 juta guru guru honorer di Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 735 ribu guru honorer di sekolah negeri dan 790 ribu di sekolah swasta.

Selama ini rata-rata guru honorer mengeluhkan nasib mereka karena hanya menerima honor yang sangat kecil. Bahkan jauh dari upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Di samping itu, kata Reni yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR, Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian besar pada dunia riset dengan rencana alokasi dana abadi riset sebesar Rp 1 Triliun. Anggaran sebesar itu dialokasi untuk tahun anggaran 2019. Dengan tingginya dana riset tersebut diharapkan dapat menstimulus peningkatan geliat riset di Indonesia.

“Riset harus diintegrasikan pada spirit pengembangan SDM dalam negeri

dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif. Politik anggaran dana riset ini sebagai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi,” ujarnya.

Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar di bidang pendidikan, Reni meminta pemerintah untuk meningkatkan pendidikan karakter pada 2019. Hal itu sejalan dengan Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

 

Sumber :

https://solopellico3p.com/kalimat-langsung-dan-tidak-langsung/