Proses Kembali ke Negara Kesatuan Indonesia

Proses Kembali ke Negara Kesatuan Indonesia

Proses Kembali ke Negara Kesatuan Indonesia

Proses Kembali ke Negara Kesatuan Indonesia
Proses Kembali ke Negara Kesatuan Indonesia

Berdasarkan keputusan KMB

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 16 negara bagian.
Sebagian besar negara tidak menyetujui negara serikat ini, terbukti karena sampai bulan April 1950 sudah 13 negara bergabung dengan Republik Indonesia Yogyakarta.
Hanya tersisa 3 negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur (NIT) , Negara Sumatera Timur (NST).
3 Negara ini bersama RIS kembali ke Kesatuan dan tidak melebur RI.
Untuk membentuk NKRI diadakan konferensi segitiga (RIS,NST,NIT) pada tanggal 8 April 2016.
Hasil konferensi , 2 negara menyerahkan kedaulatan kepada Perdana Menteri Moh Hatta pada tanggal 12 Mei 1950.
Untuk mencapai tujuan UUD RIS diganti dengan UUDS 1950
UUDS 1950 disahkan 15 Agustus 1950 dan diberlakukan 17Agustus 1950.
RIS hanya berusia 8 bulan.

Periode Sebelum Pemilihan Umum

Pada saat demokrasi liberal, parlemen (DPR) dapat menjatuhkan pemerintahan (eksekutif) apabila tidak mendapatkan dukungan dari wakil-wakil rakyat.
Karena Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
Tahun 1950-1955 terjadi lima kali pergantian pemerintahan.

Kondisi Politik :

Mohammad Natsir (6 September 1950- 20 Maret 1951)
Partai yang mendukung : Masyumi
Sebab Kejatuhan : Kegagalan perundingan masalah Irian Barat dan pembentukan DPRD yang ditentang partai oposisi yang dianggap menguntungkan Masyumi.
Kabinet Sukiman (26 April 1951 – Februari 1952)
Partai yang mendukung : PNI & Masyumi
Sebab kejatuhan : menandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat ke Indonesia.

Kabinet Wilopo (4 April 1952 – 2 Juni 1953)

Partai yang mendukung : PNI
Sebab kejatuhan : tidak mampu menyelesaikan kasus sengketa tanah di Sumatera Timur (Peristiwa Tanjung Morawa ) tanggal 16 Maret 1953. dan pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi rakyat yang menuntut pembubaran DPR yang didukung oleh TNI AD.
Kabinet Ali 1 (31 Juli 1953-24 Agustus 1955
Partai yang mendukung : koalisi PNI dan NU
Sebab kejatuhan : masalah pergantian pimpinan TNI AD pada 27 Juni 1955
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956
Partai yang mendukung : Masyumi
Sebab Kejatuhan : setelah pemilu 1955, sudah tidak ada lagi partai politik yang mendukung.
Kabinet Ali II ( 20 Maret 1956 – 4 April 1957)
Partai yang mendukung : koalisi PNI,NU,Masyumi
Sebab Kejatuhan : muncul pemberontakan di daerah daerah dan ditarik mundurnya menteri dari Masyumi.
Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Partai yang mendukung : –

Sebab kejatuhan : peristiwa cikini ( pembunuhan presiden Soekarno ), Pemberontakan PRRI dan Permesta, Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Pemilu Pertama di Indonesia
29 September 1955 pemilihan umum DPR yang berjumlah 272 orang
berjalan amat demokrasi
Pemungutan suara di Indonesia dibagi menjadi 16 daerah : 208 kabupaten,2.139 kecamatan, 43.429 desa.
dalam pemilu dihasilkan koposisi anggota DPR :
Masyumi : 60 wakil
PNI :58 wakil
NU : 47 wakil
PKI : 32 wakil
partai lain kurang lebih 12 kursi.
anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956
Pemilu tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang tetap.
Ditetapkan 542 orang dan dilantik 10 November 1956
Kehidupan Ekonomi :
Kebijakan Moneter
adalah proses mengatur keuangan suatu negara untuk mencapai suatu tujuan misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh dan lebih sejahtera.
Tujuan : menjaga kestabilan ekonomi dan harga, memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran,serta membuka kesempatan kerja.
Nasionalisasi de Javache Bank
adalah bank sentral milik Indonesia yang dibentuk pada 11 Oktober 1827 sekarang biasa disebut Bank Indonesia.
Tugas : Mengeluarkan dan mengedarkan uang, menjadi kasir pemerintahan, menyimpan dan menguasai dana devisa.
Program Benteng
kebijakan ekonomi yang diluncurkan Indonesia pada tahun 1950 dan dihentikan pada 1957.
Tujuan : membina pembentukan suatu kelas pengusaha pribumi/Indonesia.
Sistem Ali Baba
bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang identik dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang identik dengan Baba.
Tujuan : memajukan usaha Nasional, memajukan usaha Indonesia, memajukan ekonomi Indonesia dan Nasional.
Gunting Syafrudin
adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan Syafrudin Prawiranegara, menteri keuangan dalam kabinet Moh Hatta II berlaku 10 Maret 1950.
Tujuan : mengatasi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
latar belakang : adanya desakan kembali menggunakan UUD 45 dan macetnya sidang Dewan Konstituante dalam membentuk UU.
Isi dekrit
Pembubaran Dewan Konstituante
Pembentukan MRS dan DPRS
Berlakunya UUD 45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia setelah dikeluarkan dekrit presiden
saat demokrasi terpimpin dibentuk lembaga tinggi : MPRS (ketua:Chaerul Saleh) dan lembaga tinggi lainnya. Dibentuk juga lembaga Perancang Nasional dan Front Nasional.
Berlakunya Demokrasi Terpimpin
Tugas MPRS : Menetapkan Garis besar haluan negara (GBHN)
DPR hasil pemilu 1955 tetap bergerak hingga terbentuk DPR baru
DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan setelah menolak APBN yang dibuat Pemeritahan dan diikuti pembentukan DPR baru yaitu DPR Gotong Royong / DPR-GR
anggotanya yaitu yang ditunjuk Presiden Soekarno dengan komposisi dari PNI,NU,PKI dan non partai.
MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dengan gelar Pemimipin besar revolusi.
Demokrasi terpimpin telah melakukan penyimpangan UUD 45
Pembentukan Kabinet Kerja
Tujuan untuk melengkapi pemerintahan
terdiri: orang yang ditunjuk presiden sebagai mandataris MPRS yaitu ketua,wakil ketua, lmbaga tertinggi dan tinggi negara serta anggota non partai.
kabinet ii => Kabinet kerja dengan menteri pertama yaitu Ir Djuanda.
program kerja : mencukupi kebutuhan sandang dan papan, menciptakan keamanan negara serta mengembalikan Irian Barat,
Sentralisasi Pemerintahan
Soekarno berusaha menyatukan paham masyarakat .
Yaitu Nasakom (Nasional,Agama, Komunis)
untuk penggalangan perasatuan maka Ir Soekarno mengemumakan ajaran Resopim( Revolus, Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional).
TNI + Polri => ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)
ABRI diakui sebagai golongan fungsional/karya berdasarkan ketentuan UUD 45 dan punya wakil MPRS
Presiden mengambil alih pimpinan ABRI dengan membentuk komando operasi tertinggi (Koti)
Angkatan (AD,AL,AU,Polri) dipimpin menteri dan panglima yang berada dibawah presiden Soekarno.

Sumber : https://dcc.ac.id/blog/2-merk-jam-tangan-terbaik-di-dunia/