Pelaksanaan Undang-Undang Di Indonesia

Pelaksanaan Undang-Undang Di Indonesia

Pelaksanaan Undang-Undang Di Indonesia

Pelaksanaan Undang-Undang Di Indonesia

Masa Awal Kemerdekaan

Sejak tanggal 14 Nopember 1945 kekuasaan pemerintah (eksekutif) dipegang oleh perdana menteri sebagi pimpinan kabinet. Secara bersama-sama atausendiri-sendiri, perdana menteri atu para menteri itu bertanggung jawap kepadaKNPI, yang berfungsi sebagai DPR, dan tidak bertanggung jawap kepada presidensebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945. Hal ini berakibat semakin tidaksetabilnya negara republik Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan maupun keamanan

Pada bulan september 1955 dan desember 1955 diadakan pemilihan umum,yang masing-masing untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggotakonstituante. Tugas konstituante adalah untuk membentuk , menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950. Untuk mengambil putusanmengenai Udang-Undang dasar yang baru ditentukan pada pasal 137 UUDS 1950.

Atas dasar kenyataan tersebut maka presiden mengeluarkan suatu dekrityang didasarkan pada suatu hukum darurat negara (Staatsnoodrecht). Hal inimenginggat keadaan ketata negaraan yang membahayakan kesatuan, persatuan,keselamatan serta keutuhan bangsa dan negara repubik indonesia.Dekrit presiden 5 juli 1959.

Masa Orde Lama

Karena pelaksanaan yang inskonstitusional itulah maka berakibatpada ketidak stabilan dalam bidang politik, ekonomi terutama dalam bidangkeamanan. Puncak dari kekuasaan Orde Lama tersebut ditandai denganpemberontakan G30S.PKI. syukur alhamdulillah pemberontakan tersebut dapatdigagalkan oleh rakyat Indonesia terutama oleh generasi muda.Dengan dipelopori oleh pemuda, pelajar, dan mahasiswa rakyat Indonesiamenyampaikan Tritula (Tri Tuntutan Rakyat) yang meliputi,

  1. Bubarkan PKI
  2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI.
  3. Turunkan harga/perbaikan ekonomi.

Gelombang gerakan rakyat semakin besar, sehingga presiden tidak mampulagi mengembalikannya, maka keluarlah surat perintah 11 maret 1966 yangmemberikan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkahdalam mengembalikan keamanan negara. Sejak peristiwa inilah sejarahketatanegaraan Indonesia dikuasai oleh kekuasaan Orde Baru (Darmodihardjo,1979)

Masa Orde Baru

Pada masa awal kekuasaan Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasibbangsa dalam berbagai bidang antara lain dalam bidang politik, ekonomi, soaial,budaya maupun keamanan. Dalam kaitan dengan itu di bidang politikdilaksanakanlah pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang No.15 tahun 1969tentangpemilu umum, Undang-Undang No.16 tentang susunan dan kedudukanmajelis permusyawaratan rakyat. Dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilanrakyat daerah

Realisasi UUD 1945 praktisi lebih banyak memberikan porsi atas kekuasaanpresiden. Walupun sebenarnya UUD 1945 tidak mengamanatkan demikian. Bahkansecara tidak langsung kekuasaan legislatif di bawah kekuasaan presiden. Hal inisecara politis dituangkan dalam mekanisme peraturan perundang-undanganterutama yang menyangkut pemilihan, pengangkatan serta susunan keanggotaanMPR, DPR, DPRD sera pelaksanaan pemilu. Praktek ini telah dilaksanakan olehpenguasa orde baru yang di tuangkan kedalam peraturan perundang-undangansebagai berikut, UU. Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UUNo.16/1969 jis UU No.5/1975 dan UU. No.2/1985). UU tentang partai politik dangolongan karya (UU No.3/1975.jo. UU. No.3/1985). UU. Tentang pemilihan umum(UU No.15/1969 jis UU.No.4/1975. UU. No.2/1980, dan UU. No.1/1985).

Dengan UU. Politik sebagaimana tersebut di atas maka praktisi secara politiskekuasaan legislatif di bawah presiden. Terlebih lagi oleh karena sistem politik yangdemikian maka hak asasi rakyat dibatasi bahkan di tekan demi kekuasaan, sehinggaamanat sebagaimana tertuang dalam pasal28 UUD 1945, tidak di realisasikan secarakonsekuen. Oleh karena kekuasaan politik orde baru di bawah Soeharto semakinsulit untuk dikontrol. Kemudian tatkala terjadi krisis ekonomi khususnya di AsiaTenggara, maka di Indonesia krisis ekonomi tersebut berkembang menjadi krisiskepercayaan berikutnya menjalar kepada krisis politik. Atas dasar kenyataanpenyimpanganketatanegara secara politis tersebut maka generasi muda di bawahpelopor garda depan mahasiswa mengadakan gerakan reformasi untukmengembalikan dan menata negara ke arah tetenan negara yang demokratis

Masa Reformasi

 Kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto sampai tahun 1998 membawaketatanegaraan Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi sebagaimanayang tergantung dalam Pancasila yang mendasarkan pada kerakyatan didimanarakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara, bahkan juga sebenarnya jugatidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas dasarnorma-norma pasal-pasalUUD 1945. Praktek kenegaraan dijangkiti penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN). Keadaan yang demikian ini membawa rakyat Indonesia semakin menderita.Terutama karena adanya badai krisis ekonomi dunia yang juga melanda Indonesiamaka praktisi GBHN 1998 pada PJP II pelita ketujuh tidak dapat dilaksanakan.Ekonomi Indonesia hancur.

Sektor riil ekonomi macet, PHK, pengangguranmeningkat tajam sehingga terjadilah krisi kepercayaan dan krisis politik.Antiklimaks dari keadaan tersebut, timbullah berbagai gerakan masyarakatyang dipelopori oleh generasi muda terutama mahasiswa sebagai sesuatu gerakanmoral yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang menuntut adanya reformasi disegala bidang kehidupan negara terutama bidang politik, ekonomi dan hukum.Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut adalah ditandai denganmundurnya presiden Soeharto dari singgasana kepresidenan dan diganti oleh wakilpresiden Prof. Dr. Bj. Habibie pada tanggal 21 mei 1998.

Pemerintahan Habibie inilahyang merupakan pemerintahan transisi yang akan membawa bangsa Indonesia untukmelakukan reformasi secara menyeluruh, terutama menata ketatanegaraanIndonesia sesuai dengan UUD 1945.Bangsa indnesia menilai bahwa penyimpangan atas makna UUD 1945 yangtelah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru selain karena moral penguasa negara, juga terdapat berbagai kelemahan yang tergantung dalam beberapa pasal UUD1945. Oleh karena itu selain melakukan reformasidalam bidang politik yang harusmelalui suatu mekanisme peraturan perundang-undangan juga dikarenakan terdapatbebrapa pasl UUD 1945 yang mudah di interpretsi secara ganda (multiinterpretable), sehingga bangsa Indonesia merasa perlu untuk mengadakanamandemen terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945.

 

Sumber : https://www.dosenpendidikan.co.id/