Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam UU No. 12 Tahun 1994. PBB ialah pajak yang dikenakan terhadap orang atau tubuh yang mempunyai permukaan bumi dan bangunan yang dibangun secara tetap di atasnya.

Permukaan bumi mencakup tanah dan perairan serta wilayah laut. Adapun yang dimaksud bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanam secara tetap pada tanah atau perairan.

Contohnya rumah, jembatan, pasar mewah, kolam renang, taman mewah, dan sebagainya.

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan. Objek pajak yang dikenai pajak PBB ialah objek pajak yang berupa hal-hal berikut ini.

1) Bangunan yang dipakai untuk melayani kepentingan umum menyerupai kawasan ibadah, rumah sakit, gedung sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2) Kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya.

3) Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

4) Bangunan yang dipakai oleh perwakilan diplomatik.

5) Bangunan yang dipakai oleh tubuh atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

b . Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak yang dikenai pajak PBB ialah orang atau tubuh yang secara faktual mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan serta memperoleh manfaat dari bangunan yang dimilikinya.

c . Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5%.

d . Dasar Pengenaan Pajak

1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP ialah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

2) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp8.000.000,00. Apabila besarnya NJOP lebih kecil dari NJOPTKP maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak PBB.

3) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

NJKP ialah suatu persentase dari nilai jual bergotong-royong (NJOKP). NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

4) Pajak PBB yang terutang

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

e. Contoh perhitungan pajak PBB

Pak Edo mempunyai tanah yang luasnya 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2. Di atas tanah berdiri bangunan yang luasnya sebesar 400 m2 dan mempunyai nilai jual Rp350.000,00/m2. Selain bangunan, Pak Edo juga mempunyai taman glamor seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2. Apabila ditetapkan nilai jual kena pajak sebesar 20%, berapakah besarnya tarif pajak PBB yang ditanggung Pak Edo?

Jawab:
– Nilai jual tanah 800 m2 × Rp300.000,00/m2            = Rp 240.000.000,00
– Nilai jual bangunan 400 m2 × Rp350.000,00/m2     = Rp 140.000.000,00
– Nilai jual tanah glamor 200 m2 × Rp50.000,00/m2 = Rp 10.000.000,00
–––––––––––––––––––– +
Nilai jual sebagai dasar pengenaan pajak                    = Rp 390.000.000,00
– NJOPTKP                                                                      = Rp 8.000.000,00
–––––––––––––––––––– –
– NJOPKP                                                                     = Rp 382.000.000,00
– NJKP = 20% x Rp382.000.000,00                             = Rp76.400.000,00
– Pajak PBB yang terutang = 0,5% x Rp76.400.000,00 = Rp382.000,00
Makara besarnya pajak PBB yang harus dibayar Pak Edo sebesar Rp382.000,00.

Baca Artikel Lainnya: