Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah
Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

 

a. Dipilih oleh ahlul halli wal aqdi

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan ahlul halli wal aqdi, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai madzhab tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan seluruh ahlul halli wal aqdi dari seluruh negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu.[25] Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh ahlul halli wal aqdi. Hal ini agar selurusnya ridho atas pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut.[26] Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifat tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh anggota Ahlul halli wal aqdi dari seluruh negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.[27]
Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu di dasarkan oleh dua hal. Pertama: Baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah: Umar Ibnu Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrair, Basyar bin Sa’ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. Kedua: Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dan mutakallimîn dari penduduk Bashrah.[28]
Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., “Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.” Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah saw telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.”[29]

b. Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya

Menurut al-Mawardi pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukkan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga asyura. Anggota lembaga syura yang notabene adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagaian sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatan nya dalam lembaga syura, “ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.”[30]

c. Persetujuan Umat

Imam Ahmad dalam menafsirkan hadits “Barangsiapa mati dalam keadaan ia tidak memiliki pemimpin maka ia mati dengan kematian jahiliyah” mengatakan, “Tahukah kamu apa itu pemimpin? Dia adalah yang kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, ‘ini adalah pemimpin’ ini adalah makna dan pengertian yang dimaksud”[31]
Ibn Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar mengatakan bahwa seandainya waktu itu Umar bin Khattab dan sekelompok orang membaiat Abu Bakar namun para sahabat yang lain tidak bersedia untuk membaiat Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, waktu itu Abu Bakar bisa menjadi imam berdasarkan pembaiatan jumhur sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan dan pengaruh.[32]
Mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A, yang menjelaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang mana pasangan tersebut adalah orang yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah menjadi peserta pemilihan umum. Yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dengan sedikitnnya dua puluh persen suara dari setiap provinsi tersebar maka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun bila tidak ada yang mendapat suara lebih dari 50 persen suara dari hasil pemilu, maka dilaksanakan pemilihan lanjutan dan yang menjadi kandidatnya adalah dua pasangan yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua. Dari hasil pemilihan lanjutan tersebut, pasangan yang mendapat suara terbanyak akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan.[33]
Kemudian mengenai mekanisme pengangkatan Presiden dan wakil Presiden secara terperinci dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tertera di dalam Pasal 3 ayat 6. Adapun rangkaian tatacara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimulai dengan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU. Kemudian dimulailah pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, setelah itu partai politik atau gabungan partai politik menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dilanjutkan dengan masa Kampanye, setelah masa kampanye selesai masuklah pada masa tenang. Tahapan selanjutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian tahapan terakhir adalah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.[34]