Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional

Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional

Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional

Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional
Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional
Pemerintahan Indonesia masa Orde Baru juga aktif dalam beberapa lembaga internasional, seperti berikut ini:

1. Inter-Govermental Group On Indonesia (IGGI)

Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) adalah kelompok Internasional yang didirikan pada tahun 1967. Tujuannya, memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia untuk biaya pembangunan. Anggota IGGI terdiri atas dua kelompok.
  • Negara-negara kreditor, seperti Inggris, Prancis, Belgia, Italia, Swiss, Jepang, Belanda, Jerman Barat, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada.
  • Badan keuangan dunia baik internasional maupun regional, seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

IGGI berpusat di Den Haag (Belanda).

Ketua IGGI dijabat oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Belanda. Bantuan IGGI kepada Indonesia, antara lain berbentuk:
  • bantuan proyek,
  • bantuan program,
  • bantuan pangan,
  • bantuan teknik,
  • devisa kredit (devisa yang diperoleh dari pinjaman), dan
  • grant (sumbangan atau hadiah).

Bantuan IGGI kepada Indonesia ini diberikan setiap tahun. Setiap tahun diselenggarakan sidang IGGI untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indonesia sebagai dasar pemberian bantuan tahun berikutnya.

Bantuan yang berbentuk pinjaman (devisa kredit) bersyarat lunak dengan bunga berkisar 0–3% setahun dengan jangka waktu angsuran berkisar 7–10 tahun.
Bantuan dari IGGI yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek produktif dan kesejahteraan sosial itu, antara lain sebagai berikut.
  • Bantuan teknik, umumnya tidak diterima dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk bantuan tenaga ahli, peralatan laboratorium, dan penelitian.
  • Grant digunakan untuk biaya berbagai macam keperluan pembangunan, misalnya untuk membeli kapal angkutan laut.
  • Devisa kredit dan bantuan pangan digunakan untuk biaya impor barang modal, bahan baku, dan bahan makanan.
  • Bantuan proyek digunakan untuk biaya pembangunan proyek listrik, pembangunan telekomunikasi, pengairan, pendidikan, kesehatan (program KB), dan prasarana lainnya.
  • Bantuan program digunakan untuk biaya penyusunan program pembangunan.

Pada tanggal 25 Maret 1992, IGGI bubar sebab Indonesia menolak bantuan Belanda yang dianggap terlalu banyak mengaitkan pinjaman luar negerinya dengan masalah politik di Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Indonesia meminta pada Bank Dunia membentuk Consultative Group on Indonesia (CGI).

2.  Consultative Group on Indonesia (CGI)

CGI adalah kelanjutan/ penyempurnaan dari IGGI yang berpusat di Den Haag, Belanda dan dibentuk pada tahun 1967. CGI mengadakan sidang pertama kali di Paris, Prancis tanggal 16 Juli 1992. Sidang dihadiri oleh 18 negara dan 10 lembaga internasional yang dipimpin oleh Bank Dunia. Anggota CGI terdiri atas negara-negara bekas anggota IGGI (kecuali Belanda) dan lembaga-lembaga internasional.
Negara anggota CGI itu, antara lain:
a)Jepang,                                j) Austria,
b) Korea Selatan,                    k) Kanada,
c) Amerika Serikat,                 l) Italia,
d) Prancis,                               m) Spanyol,
e) Jerman,                                n) Finlandia,
f) Inggris,                                o) Swedia,
g) Swiss,                                  p) Norwegia, dan
h) Belgia,                                 q) Selandia Baru.
i ) Denmark,
Lembaga internasional yang ikut dalam CGI, antara lain:
a) World Bank,           j) UNESCO,
b) ADB,                      k) UNHCR,
c) UNDP,                    l) IAEA,
d) WFP,                      m) Mordic Invesment Bank,
e) UNFPA,                  n) IFAD,
f) WHO,                      o) IDB,
g) FAO,                       p) UNICEF,
h) UNIDO,                 q) Kuwait Fund, dan
i) ILO,                         r) Saudi Fund.

3. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Coutries)

OPEC adalah organisasi antar pemerintah, berdiri pada 1960 yang dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional (The Seven Sisters) pada tahun 1959 atau 1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. Adapun negara anggotanya yaitu Saudi Arabia, Iran, Irak, Venezuella, Aljazair, Nigeria, Kuwait, Qatar, UAE, Libya dan Indonesia. Equadir dan Gabon juga sebelumnya menjadi anggota namun keluar pada tahun 1992 dan 1994.
 
Tujuan OPEC yaitu,
(1) Memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan saling menguntungkan
(2) Mengatur pemasaran minyak agar sesama anggota tidak terjadi perang harga
(3) Menciptakan stabilitas harga minyak dunia.
 
Status Keanggotaan Indonesia
Indonesia menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 dan ikut berperan aktif dalam penentuan arah dan kebijakan OPEC  khususnya menstabilisasi harga dan produksi minyak di pasar internasional. Pentingnya peran Indonesia di OPEC telah membawa Indonesia pernah ditunjuk sebagai sekjen OPEC serta presiden Konferensi OPEC. Tahun 2004, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia terpilih menjadi Presiden dan Sekjen sementara OPEC.
 

4.  Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

APEC merupakan forum kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. APEC terbentuk pada bulan Desember 1989 di Canberra, Australia. Gagasan APEC muncul dari Robert Hawke, Perdana Menteri Australia saat itu.
Latar belakang terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia pada waktu itu yang berubah dengan cepat. Hal ini diikuti dengan kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay (masalah perdagangan bebas). Apabila perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi dari negaranegara maju. Indonesia, sebagai anggota APEC, mempunyai peranan yang cukup penting. Dalam pertemuan di Seattle, Amerika Serikat (1993), Indonesia ditunjuk sebagai Ketua APEC untuk periode 1994–1995. Sebagai Ketua APEC, Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan APEC di Bogor pada tanggal 14–15 November 1994 yang dihadiri oleh 18 kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota. Sidang APEC di Tokyo tahun 1995, memutuskan bahwa era perdagangan bebas akan mulai diberlakukan tahun 2003 bagi negara maju dan 2010 bagi negara berkembang.
 

5.  OKI (Organisasi Konferensi Islam)

OKI adalah organisasi negara-negara Islam & negara-negara dengan penduduk yang mayoritas Islam. Pada tanggal 21 Agustus 1969, Israel membakar Masjid Al Aqsa.Hal ini menimbulkan reaksi dari pemimpin arab khususnya Raja Hasan II dari Maroko yang menyerukan para pemimpin negara arab & umat islam bersama-sama untuk menuntut Israel agar bertanggung jawab. Hal ini langsung mendapat sambutan dari Raja Faisal dari  Arab Saudi & Liga Arab. Sehingga diadakan pertemuan pada tanggal 22 sampai dengan 26 Agustus oleh para duta besar & menteri luar negeri Liga Arab memutuskan:
  • Tindakan pembakaran Masjid Al Aqsa oleh Israel merupakan kejahatan yang tidak bisa diterima.
  • Tindakan Israel merongrong kesucian umat Islam dan Nasrani dan mengecam keamanan Arab.
  • Mendesak agar segera dilakukan KTT ( konsferensi Tingkat Tinggi ) negara-negara Islam.

Dengan hasil tersebut, maka dibentuk Panitia Pelaksana KTT oleh Arab Saudi & Maroko yang beranggotakan Palestina, Somali, Malaysia & Nigeria. Sehingga pada tanggal 22-25 September 1969 berlangsung KTT yang dihadiri oleh 28 negara dengan menghasilkan keputusan di antaranya:

  • Mengutuk pembakaran Masjid Al Aqsa oleh Israel.
  • Menuntut pengembalian kota Yerussalem
  • Menuntut Israel agar menarik pasukannya yang berada di seluruh wilayah Arab
  • Menetapkan pertemuan menteri luar negeri yang berlangsung di Jeddah Arab Saudi, Maret 1970.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22-25 September 1969. Pada Tahun 1972 di Jeddah, Saudi Arabia, Indonesia secara resmi menjadi anggota OKI dan turut menandatangani piagam OKI.

Beberapa alasan masuknya Indonesia di dalam OKI, antara lain:
  • Secara obyektif, Indonesia ingin mendapatkan hasil yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia.
  • Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam meskipun secara konstitusional tidak merupakan negara Islam.
  • Dari segi jumlah penduduk yang beragama Islam, maka jumlahnya merupakan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia.
  • Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif  sehingga dapat diterapkan dalam organisasi-organisasi internasional termasuk OKI sejauh tidak menyimpang dari kepentingan nasional Indonesia. Terdapat kesamaan pandangan antara OKI dan Indonesia, yaitu sama-sama memperjuangkan perdamaian dunia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, disamping kepentingan dalam bidang perekonomian dan perdagangan.

Kepentingan Indonesia Dalam OKI

Dilihat dari beberapa alasan masuknya Indonesia ke dalam tubuh OKI pastinya memiliki kepentingan, diantaranya:
  • Menyangkut masalah politis dimana Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berpijak pada politik luar negeri yang bebas dan aktif.
  • Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ikut menggalang solidaritas Islamiyah.
  • Menarik manfaat bagi kepentingan  pembangunan Indonesia, khususnya dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara anggota OKI.

 

Baca Artikel Lainnya: